Pemerintahan
Sabtu, 17 Desember 2016 - 18:18:39 | edy-setyawan / Sorot Bantul

Desa dan Pokmas Saling Lempar, Duit Prona Jadi Bancakan ?
Desa dan Pokmas Saling Lempar, Duit Prona Jadi Bancakan ?Desa dan Pokmas Saling Lempar, Duit Prona Jadi Bancakan ?Karjana

Kretek,(sorotbantul.com)--Pungutan  penyelenggaraan Proyek Operasi Agraria Nasional (Prona) tahun 2016  di Padukuhan Grogol IX dan Grogol X, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek tidak transparan dan disinyalir menjadi ladang bancakan oknum.

Kelompok masyarakat (Pokmas) selaku pihak pelaksana kegiatan Prona setempat justru memilih bungkam seribu bahasa saat dimintai klarifikasi menyoal biaya Rp 300 ribu/bidang yang dipungut dari para pemohon.

Saat wartawan mencoba klarifikasi terkait pungutan tersebut kepada Wusana selaku koordinator Prona juga tak bersedia menjawab gamblang. Bahkan ia cenderung tertutup dengan segudang alasan.

”Saya baru sibuk. Silakan ke Pak Kasi Pemerintahan saja. Nanti jawabannya sama,” ujar Wusana yang juga Dukuh Grogol X, Sabtu (17/12/2016).

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Parangtritis, Karjana saat ditemui di salah satu bengkel di Desa Parangtritis mengatakan, pada prinsipnya Prona tahun 2016 sebnyak 400 bidang terdiri dari 2 program yakni konversi dan waris.

”Sekarang sudah beres. Sertifikat juga sudah disampaikan ke pemohon,” ujar Karjana.

Meski Karjana di kalangan Pemerintah Desa Parangtritis sebenarnya membidangi soal pertanahan, namun anehnya saat ditanya terkait pungutan biaya penyelenggaraan Prona dirinya justru mengaku tak tahu menahu.

Karjana kembali menyatakan bahwa penyelenggaraan Prona tahun 2016  untuk Padukuhan Grogol sepenuhnya diserahkan kepada Pokmas.

”Itu ranah Pokmas, silakan konfirmasi ke Pokmas,” tambahnya.

Kendati demikian, Karjana sepakat jika pungutan Prona tidak dibenarkan secara aturan. Karena program tersebut memang sudah dibiayai oleh pemerintah.

Karjana menegaskan, program yang digagas pemerintah tersebut sebenarnya gratis. Walau begitu, ada beban biaya yang harus ditanggung peserta Prona diantaranya materai dan pemasangan patok batas tanah.

”Yang gratis dari pemerintah itu sosialisasi awal,  blangko dan pengukuran tanahnya,” tandas dia.

 

Berita Terkait :


HOT NEWS